Latar Belakang Insiden: Mengapa Trump Marah?

Ketegangan yang melibatkan Donald Trump kembali menjadi sorotan setelah ia secara terbuka mengungkapkan rasa frustrasinya atas kurangnya apresiasi yang ia terima terkait bantuan Amerika Serikat untuk Gaza selama masa pemerintahannya. Trump merasa bahwa tindakannya dalam memberikan dukungan, baik melalui upaya diplomasi maupun bantuan kemanusiaan, tidak dihargai dengan sepantasnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apa yang sebenarnya mendasari amarah mantan presiden Amerika Serikat tersebut?

Trump, selama menjabat, dikenal dengan pendekatannya yang tidak konvensional terhadap kebijakan luar negeri, termasuk di Timur Tengah. Ia berulang kali menyoroti bahwa di bawah kepemimpinannya, Amerika Serikat telah memberikan berbagai bentuk bantuan kepada wilayah konflik, termasuk Gaza. Bantuan tersebut mencakup dukungan finansial melalui United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) dan bantuan teknis lainnya. Namun, kebijakan luar negeri Trump kerap disertai kritik dan tantangan, khususnya terkait langkahnya yang dianggap lebih menguntungkan Israel dalam konflik panjang dengan Palestina.

Sumber ketidakpuasan Trump tampaknya berakar dari persepsinya bahwa usaha Amerika Serikat—yang menurutnya telah membantu meringankan penderitaan di Gaza—tidak diimbangi dengan rasa terima kasih atau pengakuan dari masyarakat internasional maupun otoritas Palestina. Sikap kerasnya terkait keputusan kontroversial memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem pada 2018 juga menjadi salah satu penyebab hubungan yang merenggang dengan pihak Palestina, yang menganggap langkah tersebut sebagai pengingkaran terhadap upaya perdamaian.

Mantan presiden ini pun kerap menyoroti bahwa kebijakan luar negerinya dicitrakan negatif oleh para pengkritik, padahal ia merasa telah mengambil langkah yang sesuai untuk menyelesaikan konflik yang kompleks. Ketidakseimbangan antara kontribusi yang ia klaim telah diberikan dan respons yang ia terima memicu frustrasi yang terus ia suarakan dalam berbagai pernyataan publiknya.

Hubungan Trump dan Politik Timur Tengah

Hubungan Donald Trump dengan politik Timur Tengah telah menjadi sorotan global sejak awal masa kepresidenannya pada 2017. Selama masa jabatannya, kebijakan luar negeri Trump sering dianggap kontroversial, terutama terkait pendekatan langsungnya terhadap isu-isu kompleks dalam kawasan tersebut. Ia mengusung pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan presiden Amerika Serikat sebelumnya, yang sering kali berhati-hati dalam menavigasi dinamika sensitif di wilayah ini.

Salah satu tindakan yang paling mencerminkan hubungan Trump dengan Timur Tengah adalah pengakuan resmi Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017, diikuti oleh pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem pada 2018. Langkah ini memicu reaksi keras dari negara-negara mayoritas Muslim, dan dianggap memihak Israel secara sepihak dalam konflik yang telah berlangsung lama dengan Palestina. Dalam konteks ini, hal tersebut juga memperkeruh hubungan Amerika Serikat dengan Palestina, yang melihat keputusan tersebut sebagai ancaman langsung bagi solusi dua negara.

Terlepas dari langkah kontroversial itu, pemerintahan Trump juga memperkenalkan Kesepakatan Abraham, sebuah upaya diplomatik yang bertujuan untuk menormalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab, termasuk Uni Emirat Arab dan Bahrain. Kesepakatan ini dipuji oleh sebagian pihak sebagai langkah besar menuju perdamaian regional, namun dikritik oleh pihak lain karena dinilai mengabaikan aspirasi Palestina.

Trump juga mengambil sikap keras terhadap Iran, termasuk menarik Amerika Serikat dari Kesepakatan Nuklir Iran 2015 pada 2018. Langkah tersebut diiringi dengan sanksi ekonomi yang semakin menekan pemerintah Iran, sehingga memperburuk hubungan antara kedua negara dan meningkatkan ketegangan di kawasan Teluk Persia. Kritik mencuat ketika kebijakannya dinilai lebih memprioritaskan tekanan dibandingkan dengan dialog konstruktif.

Sementara itu, dalam skala yang lebih luas, kebijakan Trump juga menggambarkan pergeseran strategi Amerika Serikat di Timur Tengah, dengan berfokus pada pengurangan keterlibatan militer langsung di wilayah tersebut. Pendekatan ini mencerminkan keinginan untuk meminimalkan biaya konflik berkepanjangan, meskipun banyak pihak mempertanyakan efektivitas keputusan tersebut dalam membawa stabilitas yang lebih permanen ke kawasan Timur Tengah.

Peran Amerika Serikat di Gaza: Sejarah dan Kontroversi

Amerika Serikat telah memainkan peran yang signifikan dalam isu-isu yang melibatkan Jalur Gaza, baik secara langsung maupun melalui kebijakan luar negerinya di Timur Tengah. Sejarah hubungan ini mencerminkan dinamika kompleks yang melibatkan kepentingan strategis, diplomasi internasional, dan bantuan kemanusiaan. Meskipun demikian, peran Amerika Serikat di Gaza juga menuai kontroversi, yang mencakup berbagai aspek politik dan kemanusiaan.

Sejarah Hubungan Amerika Serikat dengan Gaza

Sejak dekade awal konflik Palestina-Israel, Amerika Serikat telah menjadi sekutu utama Israel. Dukungan ini sering berbentuk bantuan militer, ekonomi, dan diplomatik. Peran ini berdampak secara tidak langsung terhadap Gaza, terutama setelah wilayah tersebut dikuasai oleh Hamas pada tahun 2007.

Sementara itu, Amerika Serikat juga pernah memberikan sejumlah bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza melalui lembaga internasional seperti UNRWA (United Nations Relief and Works Agency). Namun, pada tahun 2018, pemerintahan Donald Trump menarik pendanaan besar untuk organisasi ini, yang memicu kecaman dari berbagai pihak, dengan alasan bahwa bantuan tersebut tidak efisien dan perlu dievaluasi lebih lanjut.

Kontroversi dan Dampaknya

Peran Amerika Serikat di Gaza sering diperdebatkan karena dianggap cenderung berpihak pada Israel. Langkah-langkah seperti pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun 2017 oleh pemerintahan Trump menimbulkan gelombang protes di wilayah Palestina, termasuk di Gaza. Kebijakan ini dinilai banyak pengamat sebagai langkah yang mempersulit proses perdamaian.

Selain itu, meskipun Amerika Serikat telah mengirimkan sejumlah bantuan kemanusiaan ke Gaza pada berbagai kesempatan, kritik muncul terhadap pendekatan bantuan tersebut yang dianggap tidak cukup menyelesaikan persoalan mendasar. Beberapa pihak menyebut bahwa distribusi bantuan sering terhambat oleh blokade yang dilakukan Israel, yang didukung oleh Amerika Serikat.

Dengan sejarah panjang keterlibatan dan kebijakan yang penuh kontroversi, peran Amerika Serikat di Gaza tetap menjadi topik sentral dalam diskusi mengenai konflik Palestina-Israel.

Apa yang Sebenarnya Terjadi di Gaza Saat Ini?

Kondisi di Jalur Gaza terus menjadi perhatian dunia internasional, terutama dalam konteks ketegangan yang tidak kunjung mereda. Jalur Gaza, wilayah kecil yang padat penduduk dan terletak di pesisir Laut Mediterania, telah lama menjadi pusat konflik antara Israel dan Palestina. Penduduk Gaza menghadapi berbagai tantangan, mulai dari blokade, krisis kemanusiaan, hingga dampak serangan militer yang berkepanjangan.

Salah satu isu utama yang terjadi saat ini adalah blokade yang diberlakukan oleh Israel sejak 2007. Blokade ini membatasi masuknya barang-barang penting seperti bahan bakar, makanan, dan obat-obatan ke wilayah Gaza. Akibatnya, akses terhadap kebutuhan dasar menjadi sangat terbatas, menyebabkan tingkat pengangguran ekstrem, ketergantungan pada bantuan kemanusiaan, dan kemiskinan yang meluas di kalangan penduduk setempat.

Serangan dan eskalasi militer juga meningkatkan penderitaan warga sipil. Serangan udara yang sering dilancarkan terhadap Gaza diklaim menyasar posisi militan, tetapi sering kali berdampak pada infrastruktur sipil seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat tinggal. Laporan dari organisasi hak asasi manusia menyebutkan bahwa banyak warga sipil, termasuk anak-anak, menjadi korban dalam konflik ini.

Selain itu, kondisi fasilitas kesehatan di Gaza sangat memprihatinkan. Rumah sakit mengalami kekurangan sumber daya, listrik, obat-obatan, dan alat medis karena blokade dan serangan yang merusak infrastruktur. Krisis air bersih dan sanitasi juga menjadi masalah besar, mengingat sebagian besar air yang tersedia tidak layak dikonsumsi.

Situasi di Gaza diperparah oleh kurangnya perhatian dunia yang efektif dalam menyelesaikan konflik ini secara berkelanjutan. Meski berbagai negara dan organisasi telah mengirimkan bantuan, tantangan logistik dan politik menghambat distribusi bantuan tersebut kepada mereka yang membutuhkan. Kondisi ini menggambarkan sebuah krisis kemanusiaan yang kompleks dan terus berlangsung tanpa solusi yang nyata dalam waktu dekat.

Respons Pemimpin Dunia terhadap Situasi Gaza dan Trump

Respons para pemimpin dunia terhadap situasi di Gaza kerap menjadi sorotan internasional, terutama ketika konfrontasi meningkat di wilayah tersebut. Beragam pandangan dan tindakan yang diambil menunjukkan bagaimana negara-negara dan tokoh-tokoh global mendekati konflik ini dari perspektif yang berbeda.

Para pemimpin di dunia Arab, misalnya, sering kali menyerukan solidaritas dengan rakyat Palestina dan pengakuan atas hak-hak mereka. Negara-negara seperti Mesir, Yordania, dan Qatar menggunakan jalur diplomatik untuk mendesak gencatan senjata dan memberikan bantuan kemanusiaan. Sebaliknya, negara-negara yang mendukung Israel, termasuk Amerika Serikat selama masa pemerintahan Trump, kerap menghadapi kritik atas sikap mereka yang dianggap terlalu memihak.

Donald Trump, selama menjabat sebagai Presiden AS, menempuh kebijakan yang kontroversial terhadap konflik ini. Salah satu langkahnya yang paling menonjol adalah memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem pada Desember 2017, sebuah keputusan yang menuai kecaman luas dari komunitas internasional. Banyak pemimpin dunia, termasuk dari Uni Eropa, menyatakan keprihatinan bahwa kebijakan ini dapat memperburuk ketegangan di wilayah tersebut.

Sementara itu, pernyataan politik dari organisasi internasional seperti PBB menggarisbawahi pentingnya solusi dua negara untuk mengakhiri konflik. Dalam beberapa kasus, seruan pemimpin dunia untuk menghentikan blokade Gaza dan memberikan akses terhadap bantuan kemanusiaan, sering kali bertepuk sebelah tangan.

Di sisi lain, Trump mengklaim telah membantu membangun jembatan diplomatik di kawasan Timur Tengah, misalnya dengan menjembatani Abraham Accords—perjanjian damai antara Israel dan beberapa negara Arab. Namun, kontribusi ini tidak secara langsung terkait dengan solusi konflik Gaza, sehingga menimbulkan rasa skeptis di antara beberapa pihak.

Respons yang beragam ini mencerminkan kompleksitas isu Gaza di tengah peningkatan tekanan diplomasi global.

Analisis: Mengapa Trump Tidak Mendapatkan Pengakuan yang Diinginkan?

Ketiadaan pengakuan atas upaya Donald Trump dalam memberikan bantuan untuk wilayah Gaza memicu pertanyaan tentang faktor-faktor yang mendasari situasi ini. Trump, sebagai mantan Presiden Amerika Serikat, dikenal dengan berbagai kebijakan dan tindakannya yang kontroversial di tingkat internasional. Namun, dalam kasus bantuan kemanusiaan kepada Gaza, sejumlah elemen tampaknya menghambat apresiasi publik terhadap langkah yang diambil oleh Trump.

Faktor Politik

Di tingkat internasional, hubungan politik yang kompleks sering kali memengaruhi cara suatu tindakan diinterpretasikan. Administrasi Trump sebelumnya dikenal memiliki hubungan erat dengan Israel, terutama dalam langkah-langkah seperti pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem. Keputusan ini menuai kritik keras dari dunia Arab, yang mayoritas berpihak kepada Palestina. Sebagai hasilnya, meskipun ada kontribusi yang dialokasikan untuk kawasan Gaza, skeptisisme terhadap motivasi di balik tindakan tersebut tetap tinggi.

Persepsi Publik

Persepsi publik juga memainkan peran penting dalam menentukan seberapa besar pengakuan yang diberikan kepada Trump. Dalam banyak kasus, nama Trump sering dikaitkan dengan kebijakan luar negeri yang dilihat memihak satu pihak tertentu. Komunitas internasional, khususnya negara-negara Islam, mungkin menganggap bantuan tersebut lebih sebagai strategi politik dibandingkan sebagai tindakan murni kemanusiaan. Hal ini menimbulkan kurangnya rasa terima kasih atau dukungan terbuka terhadap langkah yang telah diambil.

Media dan Proses Komunikasi

Pengaruh media terhadap narasi global tidak bisa diabaikan. Dalam era digital, penyebaran informasi sering kali bergantung pada framing atau kerangka pemberitaan yang digunakan oleh outlet berita. Berita tentang bantuan ke Gaza yang mungkin disampaikan oleh administrasi Trump cenderung tenggelam oleh liputan yang membahas isu lainnya, seperti kebijakan imigrasi atau hubungan ekonomi. Dampaknya, perhatian pada aspek positif bantuan kemanusiaan menjadi minim.

Pola Diplomasi Trump

Pendekatan diplomasi Trump yang sering tidak konvensional juga menjadi faktor yang dapat menghambat pengakuan. Trump dikenal beroperasi dengan gaya langsung dan terkadang kurang memperhatikan protokol tradisional, yang dalam komunitas diplomatik bisa dianggap kurang memperhitungkan sensitivitas budaya atau geopolitik. Akibatnya, kontribusinya untuk Gaza mungkin tidak ditekankan melalui jalur yang biasanya menimbulkan apresiasi global.

Sebagai hasil dari berbagai faktor ini, terlepas dari bantuan yang telah diberikan kepada Gaza, Trump tidak mendapatkan pengakuan yang ia inginkan, baik dari komunitas internasional maupun dari pihak-pihak terkait lainnya.

Pandangan Publik Terhadap Trump dan Konflik Gaza

Pandangan publik terhadap Donald Trump dalam kaitannya dengan konflik di Gaza seringkali terpecah. Kebijakan Trump selama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, terutama dalam urusan Timur Tengah, telah menuai beragam reaksi dari komunitas internasional dan masyarakat umum. Di satu sisi, beberapa pihak mengapresiasi keterlibatannya yang dianggap sebagai upaya dalam mendorong stabilitas kawasan. Namun, di sisi lain, banyak yang mempertanyakan motif di balik langkah-langkah tersebut dan dampaknya terhadap warga sipil di wilayah konflik.

Keputusan Trump yang paling kontroversial adalah pengakuannya terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun 2017, langkah yang mengubah dinamika geopolitik kawasan. Keputusan ini dikritik oleh banyak negara, termasuk anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena dinilai mengabaikan sensitivitas konflik antara Palestina dan Israel. Meski Trump berdalih bahwa hal ini bagian dari strategi penyelesaian konflik, banyak pihak menilai bahwa kebijakan tersebut memperburuk kondisi di Gaza.

Dalam konteks bantuan kepada Gaza, pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump memang sempat memberikan sejumlah bantuan kemanusiaan. Bantuan tersebut, seperti pasokan medis dan kebutuhan pokok, ditujukan untuk mengurangi penderitaan warga sipil di tengah blokade dan krisis ekonomi. Namun, sebagian besar kritik tetap diarahkan pada kebijakan luar negeri Trump yang dianggap condong mendukung Israel secara tidak seimbang, sehingga memudarkan dampak positif dari bantuan itu di mata publik Palestina.

Pendapat masyarakat mengenai Trump juga dipengaruhi oleh retorikanya yang sering tidak sejalan dengan tindakan humanitarnya. Komentar-komentarnya di media sosial kerap memicu kontroversi, terutama ketika menyentuh isu sensitif seperti konflik Gaza. Hal ini memperkuat persepsi bahwa perhatian Trump terhadap Gaza lebih bersifat politis daripada murni kemanusiaan.

Sentimen terhadap Trump tetap menjadi topik yang sering dibicarakan, baik oleh pendukung maupun pengkritiknya. Pangkalannya di Amerika Serikat umumnya menyetujui pendekatannya yang tegas terhadap Israel. Namun di dunia internasional, dan khususnya dalam komunitas pro-Palestina, Trump dianggap sebagai figur yang mempersulit penyelesaian konflik berkepanjangan di Gaza.

Dinamika Palestina-Israel dalam Konteks Global

Konflik antara Palestina dan Israel telah menjadi salah satu isu paling kompleks dan sensitif dalam geopolitik internasional. Dinamika konflik ini tidak hanya melibatkan kedua belah pihak secara langsung, tetapi juga aktor internasional lain yang memiliki kepentingan politik, ekonomi, hingga ideologis. Dalam konteks global, dukungan dan intervensi negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, dan negara-negara lain di Timur Tengah memainkan peran signifikan dalam membentuk kebijakan serta merancang upaya perdamaian.

Konteks historis menunjukkan bahwa konflik ini memiliki akar panjang yang bermula dari klaim tanah, perbedaan agama, serta perbedaan pandangan ideologis. Resolusi PBB tahun 1947 yang membagi wilayah Palestina menjadi dua negara terpisah dianggap sebagai titik awal ketegangan modern, yang terus berkembang menjadi konflik bersenjata, pendudukan wilayah, dan pengungsian jutaan orang Palestina. Persoalan ini diperumit oleh fakta bahwa berbagai pihak internasional memiliki pandangan berbeda terhadap siapa yang memiliki hak atas tanah tersebut.

Sejumlah negara mendukung Israel, dengan alasan hubungan strategis, aliansi budaya Barat, dan kepentingan stabilitas di wilayah Timur Tengah. Di sisi lain, banyak negara mendukung Palestina karena alasan kemanusiaan, solidaritas terhadap rakyat yang tertindas, serta penegakan hukum internasional. Peran Amerika Serikat sendiri sering mendapat sorotan, terutama karena dukungannya terhadap Israel yang dianggap bias oleh sebagian komunitas internasional.

Namun, konflik ini juga menempatkan komunitas internasional pada dilema. Sementara upaya perdamaian terus didorong, termasuk melalui negosiasi seperti Perjanjian Oslo pada tahun 1993, penargetan solusi dua negara sering kali terganjal oleh perbedaan kepentingan politik internal maupun eksternal. Dalam hal ini, organisasi internasional seperti PBB sering mengeluarkan resolusi yang menyerukan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan batas-batas teritorial, meskipun implementasinya sering menghadapi hambatan.

Hubungan antara aktor regional, seperti Iran, Mesir, dan Arab Saudi, juga memainkan peran dalam memperumit konflik. Setiap negara memiliki agenda unik, mulai dari dukungan terhadap salah satu pihak hingga memanfaatkan ketegangan demi mempertahankan posisi geopolitik masing-masing. Kompleksitas ini menegaskan bahwa konflik Palestina-Israel tidak dapat dipisahkan dari jaringan hubungan global, di mana setiap keputusan sering kali memiliki dampak lintas batas.

Konflik abadi ini menunjukkan bagaimana isu lokal dapat berubah menjadi persoalan global, dengan dampak jangka panjang terhadap stabilitas regional maupun keseimbangan politik internasional.

Implikasi Politik dari Respons Trump atas Gaza

Respons mantan Presiden Donald Trump terhadap isu Gaza menuai berbagai tanggapan dari berbagai penjuru dunia. Kebijakan-kebijakan yang diambil saat pemerintahannya menggambarkan pendekatan spesifik terhadap masalah kompleks di Timur Tengah, termasuk dinamika konflik Israel dan Palestina. Langkah-langkah politik yang diterapkan oleh Trump berdampak signifikan tidak hanya terhadap hubungan bilateral antara Amerika Serikat dengan negara-negara yang terlibat konflik, tetapi juga pada posisinya dalam politik domestik dan global.

Salah satu kebijakan yang sangat menonjol adalah pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem pada tahun 2018. Langkah ini dianggap kontroversial karena memicu ketegangan baru di wilayah tersebut serta mendapatkan kecaman dari sejumlah negara di sepanjang Timur Tengah. Pendukung kebijakan ini berargumen bahwa langkah tersebut menunjukkan komitmen kuat terhadap Israel sebagai sekutu utama AS. Namun, kritik terhadap kebijakan ini menyatakan bahwa langkah Trump justru menimbulkan kerugian besar pada proses perdamaian dan meningkatkan polarisasi.

Di sisi lain, bantuan kemanusiaan yang sempat dialokasikan untuk Gaza saat pemerintahannya juga mendapat sorotan. Trump menghentikan dana untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada tahun 2018 dengan alasan efisiensi dan transparansi, tetapi kemudian mengarahkan sejumlah bantuan keuangan langsung ke Gaza dalam bentuk kerja sama pembangunan infrastruktur. Langkah ini dianggap sebagian pengamat sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada lembaga internasional. Namun, meskipun kebijakan ini menunjukkan fleksibilitas strategis, banyak pihak yang mengkritik karena dinilai sebagai solusi jangka pendek tanpa mempertimbangkan akar permasalahan yang lebih dalam.

Implikasi politik dari kebijakan ini meluas hingga ke politik domestik AS. Basis politik Republikan umumnya mendukung pendekatan Trump, tetapi beberapa suara dari kalangan Demokrat dan progresif mengungkapkan kekhawatiran atas dampaknya terhadap reputasi Amerika di kancah dunia.

Bagaimana Masa Depan Gaza dan Peran AS?

Masa depan Gaza tetap menjadi persoalan kompleks yang melibatkan berbagai faktor politik, ekonomi, dan kemanusiaan. Sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di dunia, krisis yang melibatkan Gaza bukan saja mencakup konflik bersenjata, tetapi juga kondisi sosial-ekonomi yang memburuk. Persoalannya diperparah oleh blokade yang telah berlangsung lebih dari satu dekade, serta ketegangan regional yang terus meningkat.

Amerika Serikat selama ini memainkan peran penting dalam dinamika konflik di Timur Tengah, termasuk konflik Palestina-Israel. Pemerintahan AS secara historis kerap memberikan dukungan kepada Israel, namun juga mengklaim berupaya menjadi mediator bagi solusi damai. Saat Donald Trump menjabat sebagai Presiden AS, kebijakan luar negeri AS terhadap kawasan ini mengalami pergeseran signifikan. Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun 2017 serta pemindahan kedutaan besar AS ke Yerusalem memicu kontroversi dan gelombang protes yang melibatkan Gaza.

Walau demikian, pemerintah Trump juga berpendapat bahwa mereka telah mengambil langkah konkret untuk mendukung kesejahteraan rakyat Palestina. Sebagai bagian dari rencana “Peace to Prosperity,” Trump menjanjikan investasi besar-besaran ke Gaza dan Tepi Barat, meskipun rencana ini mendapat penolakan keras dari pihak Palestina. Penolakan ini sebagian besar didasarkan pada ketidakseimbangan politik yang dianggap condong ke pihak Israel.

Di sisi lain, masa depan Gaza juga bergantung pada respons komunitas internasional. Bantuan kemanusiaan dan tekanan diplomasi dari negara-negara di luar kawasan menjadi kunci untuk mendorong perubahan yang lebih baik. Banyak pihak menilai bahwa AS masih memiliki posisi strategis untuk memengaruhi dinamika di Gaza, meskipun pendekatan dan kebijakan yang diterapkan sering kali menimbulkan perdebatan panjang.