Ancaman narkoba di Indonesia kembali mendapat sorotan tajam setelah pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa kartel narkoba kini menggunakan kapal selam dan modus yang semakin canggih untuk menyelundupkan barang haram ke perairan Indonesia. Pernyataan itu disampaikan saat upacara pemusnahan barang bukti narkoba dan menegaskan permintaan Presiden agar Polri meningkatkan kewaspadaan dan operasi pemberantasan. Pernyataan ini memicu perhatian publik: seberapa nyata ancaman tersebut, dan langkah apa yang perlu diambil negara untuk menutup celah penyelundupan

Apa yang dikatakan Presiden Prabowo?

Dalam sambutannya pada kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba, Prabowo menyebut bahwa para kartel menggunakan berbagai cara — dari perahu dayung hingga kapal selam — untuk mengelabui aparat dan memasukkan barang terlarang ke wilayah Indonesia. Ia meminta Kapolri dan jajaran kepolisian agar memimpin upaya pemberantasan narkoba, menangani penyelundupan, dan menindak praktik perjudian online yang terkait. Prabowo juga menegaskan pentingnya sinergi antar-instansi serta peran masyarakat untuk segera melaporkan indikasi peredaran narkoba.

Bukti dan konteks: seberapa nyata ancamannya?

Pernyataan Presiden datang tidak jauh setelah pengumuman keberhasilan Castletoto Polri menyita 214,84 ton narkoba sepanjang periode tertentu yjumlah yang ia tunjukkan sebagai bukti betapa luas dan seriusnya jaringan jaringan tersebut. Pengungkapan ini menunjukkan dua hal: (1) volume peredaran yang besar, dan (2) kemampuan aparat untuk menggagalkan sejumlah operasi besar, namun masih ada celah yang dimanfaatkan penyelundup.

Di sisi lain, laporan media nasional merekam bahwa pola penyelundupan lewat jalur laut terus berkembang, dengan pelaku memakai kapal berukuran besar, speedboat, hingga (menurut pernyataan Pejabat negara) penggunaan kapal-kapal selam mini atau semi-selam sebagai metode baru untuk menghindari pantauan. Pernyataan ini perlu dilihat sebagai peringatan operasional: teknologi dan modus operandi kriminal juga berevolusi.

Mengapa kartel memakai kapal selam (jika benar ada)?

Beberapa alasan mengapa kelompok kriminal bisa memilih moda ini (umum di laporan internasional):

• Menghindari pengawasan radar dan patroli permukaan, sehingga risiko terdeteksi berkurang.
• Mengangkut muatan besar tanpa terlihat, memungkinkan pengiriman dalam jumlah signifikan.
• Eksperimen modus baru untuk mencari celah di wilayah perairan yang luas dan kompleks seperti perairan Indonesia.

Catatan penting: klaim terkait penggunaan kapal selam oleh kartel harus ditanggapi serius tetapi juga diverifikasi. Ada laporan internasional tentang penggunaan kapal selam mini oleh sindikat di kawasan Américas, namun konfirmasi teknis (mis. bukti penyitaan kapal selam atau rekaman operasi) idealnya disampaikan aparat penegak hukum saat melakukan pengungkapan. Hingga kini, pernyataan pejabat menekankan kewaspadaan dan peningkatan patroli.

Respons yang diminta: siaga total dan langkh operasional

Presiden Prabowo meminta Polri untuk mengambil peran kepemimpinan dalam tiga hal: pemberantasan narkoba, penyelundupan, dan judi online dengan penekanan agar jajaran kepolisian dan instansi terkait meningkatkan pengawasan pintu masuk negara (pelabuhan, perbatasan, dan garis pantai) serta memperkuat kerja sama antar-lembaga. Rekomendasi taktis yang bisa diambil antara lain:

1. Peningkatan patroli laut dan udara — mengoptimalkan KPLP, TNI AL, dan Polairud serta pemanfaatan drone dan radar pantai.
2. Perkuat intelijen dan kerja sama internasional — berbagi informasi dengan negara asal jaringan narkoba dan organisasi multilateral.
3. Perbaiki sistem deteksi di pelabuhan dan zona perbatasan — teknologi sensor, scanning, dan profiling muatan.
4. Penguatan regulasi dan kapasitas penyelidikan finansial — membuntuti aliran dana yang mendukung jaringan sindikat.
5. Peningkatan literasi publik dan mekanisme pelaporan — peran aktif masyarakat, RT/RW, operator pelabuhan, hingga nelayan.

Risiko dan tantangan pelaksanaan

Walau langkah taktis jelas, sejumlah tantangan praktis muncul:

• Luasnya wilayah perairan Indonesia membuat patroli penuh memerlukan sumber daya besar.
• Kemajuan teknologi sindikat (mis. semi-submersible vessels, rute berlapis) memaksa negara terus menyesuaikan metode deteksi.
• Perlunya koordinasi lintas-kementerian dan penegak hukum agar operasi bersinergi dan tidak tumpang tindih.
• Aspek hukum dan pembuktian dalam kasus yang melibatkan teknologi baru (mis. kapal semi-selam) memerlukan standar forensik dan bukti yang kuat.

Dampak ke publik dan panggilan untuk berkolaborasi

Pernyataan kepala negara ini juga mengandung pesan ke publik: ancaman narkoba adalah nasional dan butuh peran aktif seluruh elemen masyarakat keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, dan pekerja pelabuhan/nelayan untuk melaporkan indikasi penyelundupan atau peredaran. Program pencegahan berbasis komunitas, dilengkapi proteksi bagi pelapor dan kerjasama dengan aparat, akan memperkecil ruang gerak sindikat.

Kesimpulan

Pernyataan Presiden Prabowo bahwa kartel narkoba kini “menggunakan kapal selam” merupakan alarm serius: modus kriminal terus berkembang, dan negara diminta meningkatkan kesiagaan operasional (siaga total). Data penyitaan besar-besaran oleh Polri memperlihatkan skala masalah, namun sekaligus menunjukkan kemampuan aparat ketika mendapat dukungan intelijen dan koordinasi. Jalan ke depan menuntut kombinasi tindakan keras penegakan hukum, modernisasi alat deteksi dan patroli, kerja sama internasional, serta partisipasi aktif masyarakat. Verifikasi teknis terhadap klaim kapal selam tetap penting aparat berwenang perlu menghadirkan bukti operasional bila ada penyitaan atau pengungkapan modus tersebut namun kewaspadaan dan percepatan mitigasi adalah prioritas nyata saat ini.