Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menggelar koordinasi di Gedung BEI, Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2026. Pertemuan itu bertujuan memastikan reformasi pasar modal berlanjut, sekaligus menjaga kepercayaan investor setelah muncul risiko perubahan klasifikasi internasional. Langkah tersebut menyusul keputusan MSCI membuka konsultasi mengenai kemungkinan mengubah status Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Isu ini menempatkan transparansi, keterbukaan kepemilikan, dan penegakan aturan sebagai titik penting pembenahan bursa nasional.

Rapat menghadirkan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, pejabat pengawas pasar modal Hasan Fawzi, serta jajaran Danantara Indonesia. Dasco menyatakan DPR menjalankan fungsi pengawasan dan meminta Bursa Efek Indonesia terus memperbaiki tata kelola pasar. MSCI mengumumkan konsultasi pada 15 Oktober, lebih awal dibanding jadwal November yang disebut sebelumnya dalam pernyataan Dasco.

Reformasi Pasar Modal Masuk Tahap Transparansi

OJK dan organisasi pengatur mandiri pasar modal menjalankan agenda reformasi sepanjang 2026 untuk memperkuat integritas dan keterbukaan. Salah satu perubahan menurunkan ambang pengungkapan kepemilikan saham kepada publik dari 5 persen menjadi 1 persen. Klasifikasi investor juga diperinci dari 9 menjadi 39 kategori, sementara ketentuan free float diarahkan meningkat secara bertahap. Perubahan itu ditujukan untuk memperjelas struktur kepemilikan dan membantu investor menilai kondisi saham secara lebih akurat.

DPR Awasi Konsistensi Pelaksanaan Reformasi

Dasco meminta BEI melanjutkan perbaikan dan mengakomodasi masukan lembaga indeks global, bukan sekadar memenuhi pengumuman formal. Namun, perubahan regulasi hanya akan membangun kredibilitas apabila data tersedia, pelaksanaan konsisten, dan pelanggaran ditangani secara terukur. Bagi investor, kejelasan aturan dan konsistensi penegakan menjadi sinyal penting ketika menimbang risiko bertransaksi di bursa Indonesia.

Penegakan Hukum Jadi Pilar Integritas

Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi menekankan bahwa penegakan hukum dan pemberian sanksi menjadi unsur penting dalam percepatan integritas pasar modal. Friderica merinci agenda reformasi yang berlangsung sejak awal tahun, termasuk keterbukaan kepemilikan saham dan pendalaman data investor. Hasan Fawzi menyebut OJK telah menjatuhkan sanksi kepada 835 pihak dengan denda lebih dari Rp390 miliar sepanjang 2026. Angka tersebut menggambarkan penegakan administratif yang disebut otoritas sebagai bagian dari upaya memperkuat disiplin pelaku pasar.

“Penegakan hukum dan juga tentu pengenaan sanksi ini betul-betul menjadi salah satu aspek dalam reformasi percepatan integritas di pasar modal kita.”

— Tegas, Friderica Widyasari Dewi

Pasar Modal Diuji lewat Sanksi Emiten

OJK menjatuhkan denda administratif Rp1,5 triliun kepada DSSA, Rp500 miliar kepada BREN, dan Rp100 miliar kepada CUAN. Otoritas mengaitkan sanksi tersebut dengan hasil pemeriksaan dugaan manipulasi perdagangan DSSA serta persoalan penawaran umum saham BREN dan CUAN. Meski begitu, uraian perkara tetap perlu dibaca sesuai hasil pemeriksaan dan dasar hukum yang diumumkan oleh OJK.

Investor Menunggu Bukti, Bukan Sekadar Pengumuman

MSCI menyebut kekhawatiran investor mencakup kerumitan struktur kepemilikan serta dugaan perdagangan terkoordinasi yang mengganggu keterukuran pasar. Karena itu, pelaksanaan reformasi perlu menunjukkan perubahan nyata, termasuk data kepemilikan yang transparan dan penerapan aturan secara konsisten. MSCI menyatakan konsultasi akan berlangsung hingga April 2027, dengan keputusan akhir mengenai klasifikasi ditargetkan pada akhir Juni tahun tersebut.

Reformasi Harus Memulihkan Kepercayaan Investor

Koordinasi DPR, OJK, BEI, dan pihak terkait kini berhadapan dengan ujian memulihkan kepercayaan setelah MSCI membuka konsultasi lebih awal. Langkah berikutnya bukan hanya memperluas pengungkapan, tetapi memastikan investor dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk menguji likuiditas dan risiko. Penegakan hukum juga harus berlangsung transparan, sementara sanksi diterapkan konsisten agar pelaku pasar memahami batas perilaku yang diperbolehkan. Perbaikan yang terukur akan menjadi faktor penting dalam meyakinkan lembaga global bahwa reformasi Indonesia menghasilkan dampak berkelanjutan.

DPR menyatakan akan terus memantau pelaksanaan reformasi, sementara OJK dan BEI diminta menjaga koordinasi serta keterbukaan informasi. Konsistensi implementasi akan menentukan apakah perbaikan tersebut mampu menjawab kekhawatiran investor dan mendukung kredibilitas pasar modal nasional. Keputusan MSCI belum final, sehingga perkembangan konsultasi dan bukti reformasi berikutnya masih perlu dicermati semua pemangku kepentingan.