Hasil TKA harus menjadi pijakan pembenahan pendidikan, bukan sekadar angka partisipasi yang meramaikan pelaksanaan asesmen nasional tahun ini. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, merespons pendaftaran TKA 2026 jenjang SMA, SMK, dan MA. Sebanyak 3.864.195 calon peserta telah mendaftar, setara 91,72% dari total 4.213.114 siswa yang tercatat sebagai sasaran. Platform daring disiapkan untuk melayani hingga 900.000 peserta bersamaan, sementara TKA SMA/SMK/MA dimulai Senin, 26 Oktober 2026.

Menurut Lestari, data asesmen sudah terpetakan hingga sekolah dan kompetensi individu, sehingga langkah berikutnya harus menyentuh praktik belajar. Ia mempertanyakan kesiapan pemerintah, dinas pendidikan, pimpinan sekolah, guru, dan orang tua untuk mengubah strategi pengajaran berdasarkan temuan tersebut. Baginya, tingginya pendaftaran hanya bermakna jika hasil tes memicu pendampingan konkret, terukur, dan sesuai kebutuhan setiap peserta didik.

Hasil TKA Harus Menjadi Dasar Intervensi Presisi

Lestari menilai hasil TKA harus memandu intervensi presisi, bukan berhenti sebagai peta capaian yang tersimpan dalam laporan administratif. Hasil asesmen SD dan SMP yang diumumkan Mei 2026 memperlihatkan jurang kemampuan, terutama pada numerasi jenjang sekolah menengah pertama. Rata-rata matematika SMP tercatat 40,34, sedangkan literasi Bahasa Indonesia mencapai 60,83 dalam laporan capaian nasional tersebut. Selain itu, hanya 9,67% murid SMP masuk kategori baik dalam matematika, menandakan kebutuhan penguatan nalar dan pemecahan masalah.

Kesenjangan Kompetensi Menuntut Strategi Pembelajaran Berbeda

Temuan itu menuntut sekolah mengurai kesulitan belajar secara spesifik, agar penguatan materi tidak disamaratakan kepada semua peserta didik. Ketika matematika menjadi titik lemah, guru perlu memperkuat konsep dasar, latihan bernalar, serta pemecahan soal bertahap. Namun, langkah tersebut memerlukan pendampingan terarah, bahan ajar sesuai kebutuhan, dan evaluasi berkala untuk mengukur perkembangan kompetensi siswa.

Kesenjangan Digital Menguji Keadilan Asesmen

Platform digital belum menghapus hambatan, lantaran data pemerintah yang dikutip Lestari menyebut sekitar 23% satuan pendidikan belum terkoneksi internet. Keterbatasan jaringan dan perangkat mendorong sebagian satuan pendidikan membagi jadwal tes menjadi beberapa gelombang atau meminjam komputer. Kondisi tersebut memunculkan persoalan kesetaraan, sebab pengalaman teknis yang berbeda dapat memengaruhi kenyamanan peserta saat menjalani asesmen. Lestari mengingatkan bahwa skor perlu dibaca dengan mempertimbangkan konteks fasilitas, karena capaian akademik tidak terpisah dari akses pendukung belajar.

Hasil TKA Perlu Mengarahkan Anggaran Remedial

Karena itu, hasil TKA semestinya menjadi dasar pembagian anggaran remedial, bukan sekadar dokumen untuk mengukur capaian antarsekolah. Pemerintah pusat dan daerah didorong membiayai pelatihan guru, pendampingan pembelajaran, serta alat peraga yang menjawab kelemahan spesifik. Alokasi semacam itu perlu merujuk temuan tiap wilayah, sehingga anggaran tidak dibagi rata tanpa mempertimbangkan masalah di lapangan.

Guru Perlu Mengutamakan Kompetensi dan Penalaran

Selain anggaran, Lestari mendorong perubahan metode mengajar agar guru lebih menekankan pembentukan kompetensi dan karakter dibanding perburuan nilai. Evaluasi pendidik, menurut dia, perlu menilai kemampuan membangun penalaran siswa, bukan hanya keberhasilan mengarahkan mereka menghafal materi.

“Tidak boleh ada kebijakan yang seragam untuk masalah yang berbeda-beda,” ujar Rerie, Wakil Ketua MPR RI.

Komitmen Keluarga dan Sekolah Menentukan Tindak Lanjut

Perbaikan berkelanjutan membutuhkan komitmen bersama, sebab hasil asesmen hanya berguna ketika sekolah, keluarga, dan pemerintah bergerak searah. Lestari meminta orang tua tidak terpaku pada peringkat, melainkan mendampingi proses belajar anak secara bermakna di rumah. Di sisi lain, sekolah perlu menyampaikan hasil secara jelas agar keluarga memahami kemampuan yang harus diperkuat, tanpa memberi stigma. Dengan demikian, data TKA dapat membentuk sasaran belajar yang realistis, sekaligus menautkan intervensi kelas dengan dukungan keluarga.

Pendaftaran yang mencapai 3,86 juta peserta menjadikan TKA 2026 momentum penting untuk menilai kemampuan sekaligus ketimpangan akses pendidikan. Namun, keberhasilan tidak cukup diukur melalui kesiapan sistem daring atau partisipasi tinggi, melainkan dari perubahan pembelajaran yang nyata. Ujian baru akan memberi dampak ketika kelemahan numerasi diperbaiki, guru mendapat dukungan memadai, dan setiap murid belajar setara.