BPBD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, telah menyalurkan 18.397.275 liter air bersih untuk merespons kekeringan yang meluas. Distribusi hingga Senin, 26 Oktober 2026, menjangkau 59 desa di 15 kecamatan yang mengalami keterbatasan pasokan air. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan sehari-hari warga sekaligus meredam tekanan akibat kekeringan di kawasan tersebut. Data BPBD mencatat bencana tersebut telah memengaruhi 41.540 kepala keluarga atau 121.693 jiwa di wilayah terdampak.

Dodi Supriadi, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, menjelaskan penyaluran berlangsung dengan dukungan berbagai pihak. Pada Selasa, 27 Oktober 2026, ia menegaskan bahwa distribusi mencakup air bersih sekaligus air minum bagi warga. Kolaborasi lintas instansi menjadi tumpuan untuk memperluas jangkauan bantuan sesuai kebutuhan setiap daerah yang terdampak.

Air Bersih Menjangkau 59 Desa Terdampak

Sebaran bantuan mencakup 59 desa dalam 15 kecamatan, sehingga distribusi harus menyentuh banyak titik permukiman terdampak. Total 18.397.275 liter yang tercatat menunjukkan skala kebutuhan, sementara 59 desa menjadi sasaran penyaluran hingga 26 Oktober. Pendataan 41.540 kepala keluarga dan 121.693 jiwa memberi gambaran luasnya warga yang memerlukan dukungan pasokan. Penyaluran air bersih dan air minum terus menjadi jalur utama untuk membantu masyarakat menghadapi keterbatasan sumber air.

Kekeringan Juga Menekan Lahan Pertanian

Dampak kekeringan tidak berhenti pada rumah tangga karena sektor pertanian juga menghadapi tekanan nyata. BPBD mencatat 539 hektare lahan pertanian terdampak, tersebar di 9 kecamatan dan 28 desa setempat. Angka tersebut menempatkan penanganan kekeringan sebagai persoalan lintas sektor, bukan sekadar distribusi air untuk kebutuhan domestik.

Kolaborasi Lintas Instansi Perkuat Penanganan

BPBD bekerja sama dengan TNI/Polri, Perumda Tirta Bhagasasi, PMI Kabupaten Bekasi, serta pemerintah kecamatan dan desa. Perusahaan dan lembaga sosial ikut terlibat, memperluas dukungan di luar unsur pemerintah dalam penanganan kekeringan.

“Sementara itu, normalisasi sungai, penertiban bangunan liar, dan pembersihan sampah juga dilakukan untuk mendukung kelancaran aliran air,” jelas Dodi.

Dinas Pertanian juga menjalankan pompanisasi untuk membantu lahan yang mengalami kekurangan pasokan air di wilayah terdampak.

Rincian Bantuan Air Bersih dari Berbagai Lembaga

Dalam rekapitulasi yang dirinci, BPBD Kabupaten Bekasi tercatat menyalurkan 5.160.000 liter air kepada warga terdampak. Perumda Tirta Bhagasasi menyumbang 4.184.000 liter, disusul BPBPK Jakmet Kementerian Pekerjaan Umum sebanyak 3.680.400 liter. PMI menyalurkan 2.753.075 liter, sedangkan perusahaan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga sosial turut memperkuat dukungan bantuan.

Toren Menambah Titik Penampungan Warga

Untuk memperkuat pasokan, pemerintah menyalurkan toren berkapasitas 1.000 liter, 2.000 liter, hingga 5.000 liter ke sejumlah desa. Penempatan sarana tersebut mencakup Kecamatan Pebayuran, Cikarang Pusat, Bojongmangu, serta Cikarang Selatan di Kabupaten Bekasi. Menurut BPBD, bantuan penampungan membantu warga memperoleh pasokan lebih mudah sambil mendorong pencarian sumber air alternatif.

Kebutuhan Berlanjut Meski Distribusi Melampaui 18,3 Juta Liter

Meski total penyaluran menembus 18,3 juta liter, BPBD menyatakan kebutuhan penanganan kekeringan belum sepenuhnya terpenuhi. Permintaan dukungan masih mencakup air bersih dan air minum, tambahan tempat penampungan, normalisasi sungai, serta pembangunan sumur satelit. Koordinasi dengan instansi terkait terus berjalan untuk menyelaraskan bantuan dengan kebutuhan dasar masyarakat di setiap wilayah. Di sisi lain, pompanisasi dan pembenahan jalur air turut menopang respons bagi lahan pertanian serta lingkungan sekitar.

Ke depan, keberlanjutan distribusi air bersih bergantung pada koordinasi lintas lembaga dan tersedianya sarana pendukung di lapangan. BPBD berharap dukungan pemerintah, perusahaan, organisasi, dan lembaga sosial tetap mengalir untuk menjangkau keluarga yang membutuhkan. Sinergi berkelanjutan diperlukan agar kebutuhan rumah tangga dan dukungan bagi lahan pertanian sama-sama mendapat perhatian secara proporsional.