Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran, dengan fokus utama pada jaringan perdagangan minyak yang dinilai menjadi sumber utama pendanaan bagi aktivitas regional Teheran. Langkah ini menjadi bagian dari strategi berkelanjutan Washington untuk menekan sektor energi Iran, yang dianggap berkontribusi terhadap ketidakstabilan di Timur Tengah. Iran terus menggunakan hasil ekspor minyak untuk mendanai kelompok milisi bersenjata dan organisasi teroris di kawasannya.

Respons Iran Terhadap Sanksi AS

Pemerintah Iran mengecam sanksi baru ini sebagai tindakan yang ilegal dan tidak manusiawi. Kementerian Luar Negeri Iran menyebut langkah tersebut sebagai bukti kelanjutan kebijakan gagal maksimum tekanan yang dimulai sejak pemerintahan Donald Trump pada 2018, ketika AS keluar dari kesepakatan nuklir (JCPOA). Namun demikian, langkah Washington ini juga berpotensi meningkatkan ketegangan di Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia. Iran sebelumnya telah mengancam akan menutup jalur tersebut jika tekanannya semakin meningkat.

Dampak Dari Sanksi As

Sanksi ini diperkirakan akan mempersempit ruang gerak ekspor energi Iran, para analis menilai dampaknya mungkin terbatas mengingat kemampuan Iran menjalankan ekspor minyak secara diam-diam ke mitra-mitra non-Barat seperti Tiongkok dan Suriah. Namun, langkah ini tetap berisiko memicu ketegangan baru di kawasan Teluk, terutama di sekitar Selat Hormuz jalur pelayaran penting yang dilalui sekitar satu per lima dari pasokan minyak dunia. Iran sebelumnya pernah mengancam akan membalas tekanan ekonomi dengan gangguan terhadap lalu lintas maritim internasional.

Sanksi baru ini juga mencerminkan mandeknya upaya diplomatik untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran. Meskipun sejumlah pembicaraan tidak langsung antara AS dan Iran telah dilakukan melalui mediator seperti Uni Eropa dan Oman, belum ada tanda-tanda kesepakatan baru dalam waktu dekat. Washington menegaskan bahwa sanksi akan terus diberlakukan sampai Iran menunjukkan komitmen nyata terhadap transparansi nuklir dan mengurangi aktivitas militernya di kawasan.