Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan Polri akan menuntaskan penyelidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia memastikan penyidik tidak akan ragu menindak pihak yang diduga terlibat, selama seluruh langkah tetap mengikuti hukum. Suyudi menekankan penanganan perkara harus berjalan profesional, prosedural, proporsional, sekaligus menjunjung etika penegakan hukum secara konsisten. Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta pada Kamis, 12 November 2026, ketika kepolisian mendalami sejumlah aspek perkara.

Komitmen itu mencakup pengusutan penyadapan sekaligus pengembangan penyelidikan mengenai dugaan tindak pidana makar yang berkaitan. Penyidik kini menghimpun petunjuk dan alat bukti, guna menyusun konstruksi perkara serta menguji kemungkinan pemenuhan unsur pidana.

“Kami akan melakukan tindakan yang tegas namun tetap mengedepankan upaya-upaya penyidikan yang profesional, prosedural, dan proporsional,” tegas Suyudi.

Penyadapan Ilegal Jadi Fokus Pengusutan

Dalam perkara penyadapan ilegal, Polri berupaya menelusuri dugaan akses tanpa kewenangan terhadap komunikasi Presiden Prabowo. Suyudi menegaskan penyidik akan mengambil langkah terhadap setiap pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut. Namun, penindakan tidak boleh mengabaikan asas profesionalitas, prosedur penyidikan, proporsionalitas, serta etika yang mengikat aparat. Prinsip itu menjadi batas penting agar proses berjalan akuntabel dan tidak bergeser dari ketentuan hukum yang berlaku.

Penyidik Kumpulkan Petunjuk dan Bukti

Selain menelusuri dugaan penyadapan, penyidik mengembangkan pemeriksaan untuk merangkai petunjuk yang saling berkaitan dalam perkara tersebut. Mereka juga mengumpulkan alat bukti guna menguji hubungan antartindakan, pihak terkait, serta dugaan tindak pidana. Tahapan ini diperlukan untuk membangun konstruksi perkara berdasarkan temuan, bukan sekadar asumsi ataupun dugaan awal.

Pendalaman Dugaan Makar Butuh Analisis

Suyudi menjelaskan, pengungkapan dugaan makar memerlukan analisis intelijen serta pemeriksaan mendalam oleh penyidik yang ditugaskan. Kepolisian masih menghimpun informasi untuk menilai apakah rangkaian peristiwa memenuhi unsur pidana sebagaimana ketentuan hukum. Karena itu, penyelidikan belum menghasilkan kesimpulan akhir mengenai dugaan makar yang disebut berkaitan dengan perkara penyadapan. Aparat perlu menguji tujuan, keterkaitan tindakan, dan bukti pendukung sebelum menetapkan arah hukum dari pendalaman tersebut.

Penyadapan Ilegal dan Penelusuran Dugaan Makar

Suyudi menyebut pengumpulan petunjuk penyadapan ilegal berjalan beriringan dengan analisis intelijen terhadap dugaan makar tersebut. Pernyataan itu menggambarkan proses yang masih berlangsung, sehingga penyidik belum menyampaikan kesimpulan final atas seluruh rangkaian. Pendalaman tersebut mencakup pengujian informasi, pemeriksaan pihak terkait, serta penilaian bukti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dukungan Publik Jadi Masukan Penyidik

Kapolri juga mengharapkan dukungan dan masukan berbagai pihak untuk membantu tim penyidik memperjelas perkara tersebut. Setiap informasi yang diterima, menurut Suyudi, akan menjadi bahan tambahan dalam proses pendalaman yang sedang berjalan. Masukan publik tetap perlu diverifikasi, agar penyidik dapat memilah keterangan relevan dari informasi yang belum teruji.

Polri Tekankan Proses Berbasis Alat Bukti

Polri menegaskan seluruh penanganan perkara harus bertumpu pada alat bukti sah serta ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik juga membuka kemungkinan keterlibatan pihak lain, sepanjang temuan baru menunjukkan hubungan dengan perkara tersebut. Dengan pendekatan itu, pengusutan tidak berhenti pada dugaan pelanggaran yang telah muncul ke permukaan publik. Pendalaman berlanjut untuk memastikan setiap langkah penegakan hukum memiliki dasar faktual dan pertanggungjawaban yang jelas.

Pada tahap ini, dugaan penyadapan ilegal dan makar masih berada dalam proses penyelidikan serta pembuktian. Polri menyatakan akan melanjutkan pemeriksaan, menelusuri petunjuk, dan menguji alat bukti sebelum menentukan langkah hukum berikutnya. Hasil pendalaman diharapkan mengungkap perkara secara menyeluruh, sekaligus memastikan penanganannya berlangsung sesuai prinsip keadilan hukum.

---