Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyebut Satyawan Pudyatmoko sebagai calon Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional. Pernyataan itu muncul seusai rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Nama Satyawan Pudyatmoko mengemuka karena pengalamannya memimpin konservasi sumber daya alam dan menangani restorasi gambut. Pemerintah berharap pengisian jabatan baru itu memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam mencegah kebakaran ekosistem gambut dan mangrove.

Menurut laporan Antara pada Senin, 12 Oktober 2026, Dudung menyebut Satyawan sebagai figur dari Kementerian Kehutanan yang dinilai ahli. Dia berharap proses penetapan berjalan lancar, dengan pelantikan pimpinan lembaga baru berpeluang berlangsung pada pekan depan. Meski demikian, Dudung menyampaikan harapan pelantikan, sedangkan penyelesaian pembentukan lembaga dan kepemimpinannya tetap menjadi perhatian pemerintah.

“Mudah-mudahan minggu depan bisa dilantik.” — ujar Dudung Abdurachman

Satyawan Pudyatmoko Punya Rekam Jejak Restorasi

Satyawan kini menjabat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Sebelum itu, ia pernah memimpin fungsi perencanaan dan evaluasi pada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Lembaga tersebut menjalankan agenda pemulihan gambut serta rehabilitasi mangrove sebelum masa tugasnya berakhir pada 31 Desember 2024. Pengalaman itu memperlihatkan kedekatan rekam jejak Satyawan Pudyatmoko dengan agenda utama badan baru yang kini pemerintah siapkan.

BPGMN Bidik Pencegahan Karhutla Berbasis Riset

Presiden Prabowo Subianto memutuskan pembentukan BPGMN pada 24 September 2026 setelah berdiskusi dengan akademisi dan pakar di Istana Merdeka. Badan itu dirancang memperkuat pencegahan kebakaran melalui riset, pemetaan, deteksi dini, serta pemantauan titik panas secara terpadu. Pendekatan tersebut menggeser perhatian dari penanganan setelah api muncul menuju identifikasi risiko sebelum kebakaran meluas.

“Badan ini akan melibatkan para ilmuwan dan profesional.” — kata Teddy Indra Wijaya

Pemerintah Siapkan Mandat Perlindungan dan Pemulihan

Selain menekan risiko karhutla, badan baru itu memikul tanggung jawab menjaga lanskap gambut dan mangrove yang rentan mengalami kerusakan. Rancangan kelembagaan BPGMN menekankan perlindungan ekosistem, pemulihan kawasan, serta pengembangan ekonomi warga melalui pemanfaatan sumber daya lokal berkelanjutan. Rencana tersebut menuntut keseimbangan antara konservasi, pemulihan kawasan terdegradasi, dan aktivitas ekonomi agar manfaatnya bertahan bagi generasi berikutnya. Karena itu, pemerintah perlu menyelaraskan kebijakan lintas sektor sehingga perlindungan gambut dan mangrove berjalan beriringan dengan kebutuhan warga.

Satyawan Pudyatmoko Berpeluang Pimpin Lembaga Baru

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebelumnya menyatakan pemerintah tengah merampungkan rancangan peraturan presiden untuk membentuk lembaga tersebut. Rancangan kelembagaan itu diarahkan menempatkan BPGMN langsung di bawah Presiden agar keputusan strategis bergerak lebih cepat. Jika pemerintah menetapkannya sesuai rencana, struktur tersebut dapat menyatukan fungsi pencegahan dan pemulihan dalam koordinasi nasional yang lebih tegas.

Penetapan Pimpinan Menentukan Arah Kerja

Penunjukan kepala akan menjadi tahap penting, tetapi efektivitas badan bergantung pada mandat yang jelas dan dukungan lintas kementerian. Riset, peta kerawanan, dan pemantauan titik panas perlu terhubung dengan respons lapangan, bukan sekadar menghasilkan laporan administratif. Keberhasilan BPGMN akhirnya akan terlihat dari kemampuan mencegah kebakaran, memulihkan ekosistem, serta menjaga keberlanjutan penghidupan masyarakat sekitar.

BPGMN Perlu Terhubung dengan Respons Lapangan

Riset, peta kerawanan, dan pemantauan titik panas harus tersambung dengan prosedur respons daerah, bukan berhenti sebagai laporan administratif. Tim lapangan membutuhkan pembagian tanggung jawab yang jelas, mulai dari deteksi awal hingga pemadaman dan pemulihan kawasan terdampak. Koordinasi konsisten juga dapat membantu pemerintah menentukan prioritas anggaran berdasarkan tingkat kerawanan dan kondisi ekosistem setempat. Karena itu, penunjukan kepala perlu diikuti indikator kinerja terukur agar mandat perlindungan, restorasi, dan ekonomi masyarakat tetap seimbang.

Nama Satyawan Pudyatmoko kini mencuat di tengah persiapan pembentukan badan dengan mandat ekologis dan strategis tersebut. Harapan pelantikan pekan depan menjadi proyeksi yang disampaikan Dudung, sementara pemerintah menuntaskan rancangan kelembagaan terkait. Perkembangan berikutnya akan menentukan seberapa cepat BPGMN mulai bekerja menghadapi ancaman kebakaran sekaligus memulihkan ekosistem gambut dan mangrove.