Bareskrim Polri mencatat 29.168,78 hektare lahan terbakar dalam penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan yang diduga melibatkan korporasi. Dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka berdasarkan pengusutan terhadap 104 laporan polisi di berbagai wilayah Indonesia. Data itu disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis, 29 Oktober 2026. Besarnya area terdampak menempatkan penegakan hukum korporasi sebagai sorotan, terutama lantaran kebakaran membawa konsekuensi ekologis dan sosial luas.

Asep menjelaskan, penyidik mengumpulkan keterangan dan menelaah hasil olah tempat kejadian perkara demi memperkuat dasar penetapan tersangka. Dari total 104 laporan, 89 telah memasuki tahap penyidikan, sedangkan 1 laporan masih berada dalam penyelidikan. Selain itu, 3 perkara masuk tahap satu, 5 berstatus P-19, sementara 6 laporan dihentikan pada tahap penyelidikan.

Lahan Terbakar Jadi Dasar Pengusutan Korporasi

Angka lahan terbakar tersebut mencerminkan skala perkara yang sedang ditangani aparat, meski status tersangka belum berarti kesalahan terbukti di pengadilan.

“Luas lahan terbakar sebanyak 29.168,78 hektare dan kami telah menetapkan 20 tersangka korporasi,” — Tegas, Asep Safrudin.

Penetapan itu bertumpu pada rangkaian bukti yang diperiksa penyidik, bukan semata-mata pada luasan kawasan yang terbakar. Karena itu, proses hukum masih perlu menguji peran masing-masing perusahaan sesuai alat bukti dan ketentuan perundang-undangan.

Status Tersangka Masih Dapat Bertambah

“Jumlah tersangka korporasi akan terus berkembang sejalan dengan proses-proses penyidikan yang sedang kami laksanakan,” — Tegas, Asep Safrudin.

Selaras dengan hasil pemeriksaan lapangan, pengembangan perkara juga membutuhkan pendalaman keterangan yang berkaitan langsung dengan kejadian kebakaran. Penyidik berupaya menghubungkan temuan lokasi dengan dugaan tindakan, kelalaian, dan tanggung jawab pengelola lahan berdasarkan bukti.

Penegakan Hukum Menyasar Dugaan Kelalaian

Bareskrim menempatkan perkara korporasi sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap kebakaran yang diduga terjadi karena kesengajaan maupun kelalaian. Dugaan pelanggaran meliputi tindakan yang memicu api, memperluas kerusakan ekosistem, serta meningkatkan risiko kesehatan bagi masyarakat di sekitar lokasi. Tatkala api meluas, asap kebakaran dapat mengganggu aktivitas warga, sementara kerusakan vegetasi menekan fungsi ekologis dan mempersulit pemulihan lingkungan. Dampak tersebut mempertegas pentingnya pemeriksaan menyeluruh, agar penentuan tanggung jawab perusahaan tidak berhenti pada dugaan semata.

Lahan Terbakar Mengarah pada Ancaman Pidana Lingkungan

Untuk perkara ini, korporasi disangkakan melanggar Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Regulasi tersebut mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk ancaman pidana serta denda bagi pelanggaran yang terbukti. Meski demikian, penerapan pasal dan besaran sanksi bergantung pada pembuktian unsur perkara serta keputusan dalam proses peradilan.

Penyidikan Korporasi Berjalan Bersama Kasus Individu

Kepolisian juga melanjutkan penanganan perkara karhutla yang melibatkan pelaku perseorangan, sehingga strategi penindakan tidak hanya menyasar badan usaha. Pemisahan penanganan berdasarkan subjek hukum memungkinkan penyidik menilai peran, bukti, serta bentuk pertanggungjawaban setiap pihak secara proporsional. Langkah itu sekaligus menegaskan bahwa penyelidikan karhutla membutuhkan pembuktian spesifik terhadap tindakan individu maupun keputusan korporasi.

Pengusutan Menentukan Akuntabilitas dan Perlindungan Lingkungan

Luas lahan terbakar yang tercatat menjadi indikator penting, tetapi penyidik tetap harus menjabarkan hubungan antara aktivitas perusahaan dan sumber api. Hasil olah tempat kejadian perkara, keterangan saksi, dan bukti pendukung dapat membantu menguji dugaan tindakan sengaja atau kelalaian. Keterbukaan proses dan ketelitian pembuktian penting untuk menjaga akuntabilitas penegakan hukum sekaligus memastikan hak para pihak tetap terlindungi. Pada saat bersamaan, langkah pencegahan serta pengawasan konsesi diperlukan agar kejadian serupa tidak terus berulang pada musim berikutnya.

Penyidikan yang berkelanjutan diharapkan memperjelas pertanggungjawaban hukum sekaligus memperkuat pencegahan kebakaran di wilayah rawan karhutla. Penetapan tersangka menjadi tahap penting, namun hasil akhir tetap ditentukan oleh kekuatan bukti dan proses peradilan yang berlaku. Dengan begitu, penanganan perkara ini akan dinilai bukan hanya dari jumlah tersangka, melainkan juga dari kejelasan penegakan hukum.