Komisi III DPR RI bersiap memperpanjang jam kerja demi mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Pimpinan komisi menargetkan perumusan substansi segera rampung, sehingga regulasi tersebut dapat melangkah menuju pengesahan sesuai tahapan legislasi. Ketua Komisi III Habiburokhman menyebut rapat dapat berlangsung hingga malam, bahkan berlanjut selama beberapa hari mendatang. Agenda intensif itu menempatkan pembahasan Perampasan Aset sebagai salah satu fokus utama kerja legislasi komisi dalam pekan ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman saat berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 9 November 2026.

“Kita berharap bisa cepat, kalau bisa hari ini lembur, besok lembur, Kamis lembur,” kata Habiburokhman.

Ia juga memastikan seluruh agenda pembahasan berlangsung di lingkungan parlemen, tanpa memindahkan rapat konsinyering ke hotel atau lokasi lain.

Perampasan Aset Masuki Pembahasan Substansi

Komisi III telah membahas sepertiga Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), terutama perubahan substansi yang diajukan pemerintah dalam rancangan regulasi. Tahap berikutnya akan menyoroti sisa DIM secara maraton, dengan agenda rapat yang disiapkan hingga malam hari. Ritme kerja tersebut mencerminkan upaya legislator mempercepat penguraian usulan pemerintah sebelum menyepakati rumusan pasal demi pasal. Namun, percepatan pembahasan tetap menuntut pencermatan setiap DIM agar perubahan ketentuan tidak mengaburkan tujuan pengaturan maupun kepastian hukum.

Masukan Akademisi dan Praktisi Tetap Dibuka

Di tengah pembahasan internal, Komisi III tetap menyediakan forum dengar pendapat untuk menyerap pandangan dari luar parlemen. Akademisi dan praktisi hukum dapat menyampaikan pertimbangan, sehingga pembahasan memperoleh perspektif keilmuan sekaligus pengalaman penerapan hukum. Masukan tersebut menjadi bagian dari proses pendalaman substansi sebelum para legislator merumuskan ketentuan final bersama pemerintah.

Seluruh Rapat Tetap Digelar di Kompleks Parlemen

Habiburokhman menegaskan seluruh rangkaian rapat, termasuk konsinyering, akan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, tanpa pengecualian. Ia menolak penggunaan fasilitas pertemuan di luar gedung parlemen, termasuk hotel, untuk menjalankan agenda pembahasan RUU. Kebijakan lokasi tersebut sekaligus memastikan proses rapat berlangsung di satu lingkungan kelembagaan yang dapat dipantau wartawan. Dalam keterangannya, ia meminta wartawan mengikuti jalannya pembahasan agar perkembangan materi legislasi dapat diketahui secara terbuka.

DIM Perampasan Aset Menguji Sejumlah Mekanisme Hukum

Dalam rapat Panitia Kerja pada Senin, 9 November 2026, anggota komisi membahas sejumlah isu teknis dalam DIM. Salah satu pokoknya menyangkut mekanisme perampasan aset tanpa mendasarkan tindakan tersebut pada putusan pidana terlebih dahulu. Panja juga menelaah prosedur penelusuran, pemblokiran, serta penyitaan aset yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana.

Wacana Badan Pengelola Aset Ikut Dikaji

Selain mekanisme penindakan, pembahasan turut mencakup wacana pembentukan badan khusus untuk mengelola aset hasil tindak pidana. Gagasan tersebut masih tercatat sebagai salah satu pokok DIM yang memerlukan pembahasan lebih lanjut oleh DPR bersama pemerintah. Perumusan kelembagaan itu berkaitan dengan tata kelola, sehingga kewenangan pengelola aset perlu dibahas dalam rancangan undang-undang.

Ruang Lingkup Pembahasan Menentukan Arah Regulasi

Deretan isu tersebut memperlihatkan pembahasan tidak hanya menyentuh perampasan, tetapi juga tahapan pelacakan hingga pengelolaan aset. Setiap mekanisme membutuhkan batas kewenangan dan prosedur yang terukur, terutama ketika tindakan dilakukan sebelum putusan pidana. Karena itu, pembahasan DIM menjadi ruang untuk menguji hubungan antara efektivitas pemulihan aset dan perlindungan hak hukum. Komisi III kini perlu merampungkan perumusan bersama pemerintah sebelum substansi rancangan bergerak menuju tahapan legislasi berikutnya.

Target percepatan tersebut masih bergantung pada penyelesaian pembahasan substansi dan kesepakatan atas rumusan setiap pasal dalam DIM. Kesiapan lembur menunjukkan jadwal kerja diperluas, sementara masukan ahli dan pembahasan bersama pemerintah tetap menjadi bagian proses. Dengan demikian, pembahasan Perampasan Aset masih berlanjut, sedangkan keputusan akhir bergantung pada hasil pembahasan serta persetujuan legislasi.

---