Presiden Prabowo Subianto tidak menolak niat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pembicaraan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam dan membahas dinamika hukum terkait dokumen pendidikan Gibran. Prasetyo menegaskan, kabar bahwa Kepala Negara menolak niat tersebut tidak sesuai dengan penjelasan mengenai isi pertemuan. Dalam kesempatan sama, Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di PTUN.

Pertemuan itu berlangsung ketika polemik dokumen penyetaraan pendidikan SMA Gibran kembali menjadi perhatian publik setelah putusan Mahkamah Agung. Putusan bernomor 742 K/TUN/2026 tersebut mengabulkan kasasi dan menyatakan surat keterangan penyetaraan terkait tidak sah. Dampaknya, perdebatan politik menguat, termasuk desakan pengunduran diri serta wacana pemakzulan yang muncul di ruang publik.

Prabowo Bahas Pengunduran Diri Gibran

Prasetyo menerangkan, Prabowo dan Gibran bertemu di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa pagi untuk membicarakan perkembangan situasi. Diskusi berlangsung sekitar 2,5 jam, sementara Gibran menyampaikan niat melepas jabatan wakil presiden di tengah tekanan polemik. Menurut Mensesneg, Presiden tidak menyatakan penolakan terhadap pengunduran diri tersebut sebagaimana kabar yang beredar sebelumnya. Sebaliknya, Prabowo memberikan sejumlah saran, sedangkan Gibran mengajukan ruang untuk menempuh pembuktian dokumen melalui mekanisme peradilan.

Prasetyo Luruskan Respons Presiden

Prasetyo menyampaikan klarifikasi tersebut setelah beredar informasi yang menggambarkan Prabowo menolak keinginan wakil presidennya untuk mundur.

“Kami luruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut.”

Klarifikasi — Prasetyo Hadi

Ia menjelaskan bahwa Presiden memberikan sejumlah saran, sedangkan Gibran meminta kesempatan membuktikan dokumen pendidikannya melalui jalur PTUN.

Putusan MA Menjadi Latar Polemik Pendidikan

Perhatian terhadap posisi Gibran meningkat setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA. Perkara bernomor 742 K/TUN/2026 itu berkaitan dengan dokumen yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 2019. Amar kasasi mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, membatalkan putusan sebelumnya, serta menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Putusan itu menjadi latar hukum polemik yang kemudian ikut dibahas Prabowo dan Gibran dalam pertemuan mereka.

Pengunduran Diri dan Permintaan Pembuktian Lewat PTUN

Gibran, menurut Prasetyo, meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara. Permintaan tersebut disampaikan bersamaan dengan niat pengunduran diri yang dibicarakan langsung bersama Presiden dalam pertemuan. Langkah PTUN menjadi jalur yang disebut Gibran untuk menguji persoalan administrasi dokumen melalui mekanisme peradilan tata usaha negara.

Perbedaan Jalur Hukum MA dan MK

Putusan MA menyasar surat keterangan penyetaraan pendidikan, sehingga substansi hukumnya perlu dibedakan dari status jabatan wakil presiden. Di sisi lain, MK sebelumnya menyatakan permohonan terkait syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon. Dua jalur perkara itu memiliki objek dan proses berbeda, sehingga publik perlu mencermati masing-masing putusan secara terpisah.

Status Pengunduran Diri Belum Diputuskan

Prasetyo hanya menjelaskan isi pembicaraan, termasuk saran Presiden dan permintaan Wapres untuk memperoleh kesempatan pembuktian melalui PTUN. Keterangan tersebut belum menyebut keputusan formal, sehingga publik belum memperoleh konfirmasi bahwa Gibran telah resmi melepaskan jabatan wakil presiden. Perkembangan selanjutnya bergantung pada langkah yang ditempuh Gibran, proses hukum dokumen, serta mekanisme resmi terkait jabatan kenegaraan. Karena itu, pernyataan bahwa Prabowo tidak menolak niat tersebut tidak dapat disamakan dengan persetujuan formal atas pengunduran diri.

Situasi ini menempatkan isu dokumen pendidikan, proses peradilan, dan dinamika politik dalam satu rangkaian perhatian nasional. Publik kini menunggu tindak lanjut Gibran melalui PTUN serta penjelasan resmi mengenai perkembangan perkara dan keputusan politik berikutnya. Untuk saat ini, pernyataan Istana memastikan satu hal: Prabowo tidak menolak niat mundur yang disampaikan Gibran.