Hasil survei Parameter Politik Indonesia (PPI) mencatat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 65,4 persen pada Oktober 2026. Penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul sebagai sejumlah faktor yang ikut membentuk penilaian tersebut. Temuan itu dirilis menjelang genap 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meski mayoritas responden menyatakan puas, survei yang sama tetap merekam kelompok tidak puas serta warga yang belum menentukan jawaban.

Data tersebut bukan berarti semua program memperoleh penilaian seragam, sebab responden membedakan alasan kepuasan umum dan program paling menguntungkan. Menurut laporan PPI, 32,5 persen responden tidak puas terhadap kinerja pemerintah, sedangkan 2,1 persen tidak menjawab. Karena itu, angka 65,4 persen perlu dibaca sebagai hasil survei terhadap sampel, bukan suara bulat seluruh penduduk Indonesia.

Kepuasan Publik Didukung Program Bansos

Ketika ditanya mengenai program pemerintah yang dinilai paling baik, 15,9 persen responden memilih penyaluran bantuan sosial. Program Sekolah Rakyat menyusul dengan 12,6 persen, sementara MBG meraih 11 persen dan kebijakan pendidikan gratis 8,1 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa bantuan sosial menempati posisi teratas dalam kategori program yang paling diapresiasi oleh responden survei. Namun, pemeringkatan ini merujuk pada jawaban survei, sehingga tidak dengan sendirinya membuktikan pemerataan manfaat atau efektivitas setiap program.

MBG Tetap Masuk Daftar Program Prioritas

Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno menyebut MBG berada di urutan ketiga program prioritas yang dinilai baik oleh publik. Penilaian itu muncul di tengah beragam dukungan, pro dan kontra, serta kritik terhadap pelaksanaan program makan bergizi tersebut.

“MBG masih menempati ranking yang ketiga yang dinilai sebagai program prioritas yang dinilai baik oleh publik,” ujar Adi Prayitno.

Beragam Faktor Membentuk Persepsi Publik

Ketika ditanya alasan merasa puas secara umum, 16,7 persen menyebut bantuan sosial yang dinilai semakin banyak. Penegakan hukum terhadap koruptor mencatat 10,3 persen, diikuti Sekolah Rakyat sebesar 9,8 persen dan MBG 8,5 persen. PPI juga menyebut penguatan pertanian, layanan cek kesehatan gratis, dan pembangunan infrastruktur sebagai unsur lain dalam persepsi positif. Di sisi lain, responden tidak puas menyoroti ekonomi sulit 11,8 persen dan bansos yang dianggap kurang tepat sasaran 11,4 persen.

Kepuasan Publik dan Optimisme Pemerintahan

Survei yang sama mencatat 67 persen responden yakin pemerintah mampu menjalankan tugas dengan baik pada masa mendatang. Sementara itu, 24,4 persen menyatakan ragu atau tidak percaya, sedangkan 8,6 persen lainnya memilih tidak menjawab. Komposisi tersebut memperlihatkan optimisme masih menjadi sikap mayoritas responden, meski keraguan juga tetap hadir dalam penilaian publik.

Penilaian terhadap Prabowo dan Gibran Berbeda

Secara terpisah, kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo tercatat 65,2 persen, sedangkan penilaian terhadap Wakil Presiden Gibran berada di 49 persen. Perbedaan angka tersebut menunjukkan responden memberikan penilaian tidak sama terhadap presiden, wakil presiden, dan pemerintah secara keseluruhan. Menurut laporan PPI, mengembalikan kepuasan ke atas 70 persen membutuhkan peningkatan kinerja bersama di jajaran pemerintahan.

Metodologi Survei dan Sebaran Responden

PPI mengumpulkan data dari 1.200 responden berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah, dengan sebaran proporsional di 38 provinsi. Sampel mencakup 116 kabupaten/kota, 120 kecamatan, serta 120 desa atau kelurahan, menurut keterangan metodologi yang dipublikasikan. Peneliti menerapkan multistage random sampling dan mewawancarai responden secara tatap muka pada 26 September hingga 6 Oktober 2026. Metode tersebut menjelaskan cakupan pengambilan sampel, tetapi pembaca tetap perlu mempertimbangkan cara pertanyaan disusun dan konteks survei.

Temuan PPI menggambarkan penilaian responden menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan bantuan sosial memimpin pilihan program. Di saat bersamaan, tingkat kepuasan terhadap presiden dan wakil presiden menunjukkan angka berbeda, sedangkan kelompok tidak puas tetap signifikan. Data itu menempatkan capaian 65,4 persen sebagai potret opini publik pada waktu survei, bukan kesimpulan permanen tentang pemerintahan.